Dukung Pengembangan Geotermal, Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan dari Kementerian ESDM
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan panas bumi (geotermal) di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian The 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (20/8/2026).
Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan “Outstanding Government Collaboration” sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pengembangan sektor geotermal, khususnya dari sisi pertanahan.
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kontribusi Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengembangan panas bumi di Indonesia.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM dan penyelenggara IIGCC atas penghargaan ini,” ujar Deni usai menerima penghargaan di Jakarta.
Umpan Balik Penilaian Kompetensi Jadi Dasar Pengembangan Pegawai Kementerian ATR/BPN
Menurut Deni, dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pengembangan geotermal dilakukan melalui sejumlah aspek pertanahan. Salah satunya adalah mendukung proses pengadaan tanah bagi proyek-proyek pengembangan panas bumi, termasuk proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).
Selain pengadaan tanah, Kementerian ATR/BPN berperan memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan untuk pengembangan proyek geotermal. Peran tersebut mencakup pemberian hak atas tanah setelah proses pengadaan selesai hingga penyelesaian apabila terjadi persoalan atau sengketa pertanahan.
“Proyek-proyek pengembangan geotermal itu ada yang masuk sebagai PSN dan kategorinya untuk kepentingan umum. Karena itu, peran kami dimulai dari pengadaan tanah. Setelah selesai, kami juga memberikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum, dan apabila ada sengketa pertanahan, kami harus berperan dalam menyelesaikannya,” jelas Deni.
Penghargaan tersebut menjadi momentum bagi Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian ESDM dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan energi panas bumi.
Dukungan dari aspek pertanahan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan proyek-proyek geotermal, sekaligus mendukung percepatan pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. (cen)
Tinggalkan Balasan
