ATR/BPN dan Komisi II DPR RI Perkuat Reforma Agraria, Bank Tanah Disiapkan Jadi Instrumen Strategis
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI dan Badan Bank Tanah membahas penguatan pelaksanaan Reforma Agraria serta optimalisasi peran Bank Tanah sebagai instrumen strategis pengelolaan pertanahan. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola tanah yang lebih profesional, produktif, berkeadilan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Reforma Agraria dan Peranan Bank Tanah” yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada legalisasi aset, tetapi juga memastikan tanah yang telah didistribusikan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan akses yang berkelanjutan.
“Reforma Agraria ini tidak sekadar soal legalisasi aset, namun juga memastikan penataan aksesnya, yaitu tanah yang telah diberikan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Wamen Ossy saat membuka FGD.
Sedang Mengurus Urusan Pertanahan? Begini Cara Cek Biaya Resmi Layanan BPN
Menurutnya, pelaksanaan Reforma Agraria masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan objek reforma agraria yang benar-benar clean and clear, ketepatan sasaran penerima manfaat, kesinambungan antara penataan aset dan penataan akses, hingga penguatan efektivitas kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah.
“Kita perlu memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat dari Reforma Agraria, juga bagaimana setelah penataan aset, juga penataan aksesnya berjalan lancar, tanah tersebut bisa berdaya guna, berhasil guna dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” terang Wamen Ossy.
Dalam forum tersebut, Ossy juga menyoroti pentingnya peran Bank Tanah sebagai lembaga yang menjaga keseimbangan antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial tanah. Menurutnya, Bank Tanah memiliki tanggung jawab memastikan tanah yang dikelola terbebas dari persoalan hukum dan konflik sosial, sekaligus membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Bank Tanah juga memastikan tanah yang dikelola bebas dari persoalan hukum dan konflik sosial, membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta mencegah praktik spekulasi agar tanah dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” jelas Wamen Ossy.
Sekjen ATR/BPN: Layanan Pertanahan Capai 8,4 Juta Berkas per Tahun
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan pihaknya telah menghimpun berbagai masukan dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga kunjungan kerja sebagai bahan penyempurnaan kebijakan Reforma Agraria. Menurutnya, sejumlah isu strategis seperti redistribusi tanah, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HPL), legalisasi aset, tanah adat, Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), hingga penguatan peran Bank Tanah masih membutuhkan penyempurnaan regulasi.
“Kami ingin ada perbaikan dari hulu atau perbaikan dari regulasi. Kalau Kementerian ATR/BPN ragu memperbaiki regulasinya, kami akan memberikan dukungan agar negara memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, agar negara ini punya dignity, punya marwah dalam menjalankan Reforma Agraria,” tegas M. Rifqinizamy Karsayuda.
Sekjen ATR/BPN Laporkan Capaian Tujuh Layanan Prioritas dalam RDP Bersama Komisi II DPR RI
Ia juga menilai Badan Bank Tanah memerlukan penguatan regulasi agar mampu menjalankan fungsi penghimpunan dan pendistribusian tanah secara optimal dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.
“Sebagai mitra kerja, Komisi II DPR RI akan lebih sering (berkoordinasi) memanggil Bank Tanah untuk memastikan agar program Reforma Agraria melalui (dukungan) Bank Tanah bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Usai sambutan, forum dilanjutkan dengan pemaparan Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari dan Plt. Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat, kemudian diteruskan dengan diskusi bersama pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI. Kegiatan turut dihadiri sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (ima)
Tinggalkan Balasan
