Cegah Penumpukan Berkas, ATR/BPN Uji Layanan Pengukuran Terjadwal di 38 Kantah
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus mempercepat penyelesaian layanan pertanahan dengan melakukan terobosan sistem pengukuran tanah berbasis antrean terjadwal. Kebijakan ini mulai diuji coba di 38 Kantor Pertanahan (Kantah) di berbagai daerah.
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, mengatakan inovasi ini bertujuan mengantisipasi penumpukan berkas sekaligus meningkatkan kepastian layanan kepada masyarakat.
“Kita tidak ingin persoalan berkas berulang. Sesuai arahan Menteri, daerah sudah mulai transformasi layanan survei dengan antrean terjadwal. Uji coba di 38 Kantah menunjukkan respons yang cukup positif,” ujarnya dalam Rapat Pimpinan di Aula Prona ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/04/2026).
Melalui layanan ini, proses pengukuran tanah pada pendaftaran pertama kali disederhanakan. Targetnya, setiap petugas survei mampu menyelesaikan minimal satu berkas per hari hingga tahap pemetaan bidang.
Dari sisi pemohon, masyarakat diminta memastikan tanda batas tanah sudah jelas, hadir sesuai jadwal yang dipilih, serta menjamin kondisi lokasi pengukuran dalam keadaan kondusif. Sistem ini memberi fleksibilitas bagi pemohon untuk menentukan waktu layanan sesuai kebutuhan.
Uji coba telah diterapkan di sejumlah wilayah, meliputi Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat.
Kanal Pengaduan Digital Kementerian ATR/BPN, Jembatan Aspirasi Menuju Layanan Publik Lebih Baik
Ke depan, implementasi layanan ini akan diperluas secara bertahap. Pada Mei 2026, seluruh Kantor Pertanahan di Pulau Jawa ditargetkan sudah menerapkan sistem pengukuran terjadwal. Selanjutnya, pada Juni 2026, layanan ini diharapkan berlaku di seluruh Kantor Pertanahan se-Indonesia.
Rapat pimpinan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan diikuti pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta jajaran Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dari seluruh Indonesia. Dalam forum ini, masing-masing direktorat jenderal juga memaparkan target kinerja tahun berjalan. (asn)
Tinggalkan Balasan
