Wamen Ossy: RTR dan RDTR Harus Menjadi Kompas Pembangunan Berkelanjutan di Bali
Denpasar – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Senin (20/7/2026). Pertemuan tersebut membahas arah pengelolaan ruang dan pembangunan Bali di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan pada wilayah yang memiliki keterbatasan ruang.
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Wamen Ossy.
Ia menegaskan, Kementerian ATR/BPN menginginkan seluruh dokumen tata ruang menjadi landasan utama dalam setiap proses pembangunan. Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR provinsi, RTR kabupaten/kota, hingga RDTR harus menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan maupun investasi.
“Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi acuan dalam pembangunan, menjadi panglima dan menjadi landasan dalam pembangunan maupun investasi ke depan,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy juga mengimbau Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi dengan OSS, empat lainnya masih dalam proses integrasi, sementara Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah mencapai integrasi 100 persen.
“Saya pikir ini perlu ada boosting, semoga bisa segera ditindaklanjuti, agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali,” imbau Wamen Ossy.
Kementerian ATR/BPN Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI, Pertahankan Capaian 14 Kali Berturut-turut
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN. Selain membahas penataan ruang, forum juga mendiskusikan strategi pembangunan Bali dari berbagai sektor, mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, hingga penerbangan.
Memimpin jalannya diskusi, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terintegrasi dengan menjadikan tata ruang sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena, kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain,” tegas Menko IPK.
Masuki Semester II, Sekjen ATR/BPN Pacu Capaian Kinerja 98 Persen pada 2026
Sejumlah pejabat turut menyampaikan paparan dalam pertemuan tersebut, di antaranya Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Kegiatan ditutup dengan arahan dan penugasan tindak lanjut dari Menko IPK kepada kementerian dan lembaga terkait. Wamen Ossy hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo. (cen)
Tinggalkan Balasan
