Kementerian ATR/BPN Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI, Pertahankan Capaian 14 Kali Berturut-turut
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini tersebut diserahkan Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/7).
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujar Dalu Agung Darmawan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Opini WTP tahun ini menjadi capaian ke-14 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Kementerian ATR/BPN. Predikat tersebut diberikan setelah BPK RI menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025.
Meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah, Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Dalu Agung Darmawan.
ATR/BPN dan Kementerian PKP Luncurkan Program Sertipikasi Tanah Gratis bagi MBR
Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar mempercepat pelaksanaan program serta penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Menurutnya, seluruh target kinerja tahun ini dapat dicapai melalui penguatan koordinasi dan pelaksanaan program secara konsisten.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga lain di lingkungan Kabinet Indonesia Bersatu juga menerima opini WTP dari BPK RI. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN didampingi Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan. (cen)
Tinggalkan Balasan
