Kementerian ATR/BPN Rumuskan Transformasi Organisasi Berbasis Kewilayahan
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai merumuskan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) berbasis kewilayahan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pertanahan di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang beragam.
Pembahasan transformasi OTK itu dilakukan melalui diskusi daring bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan se-Indonesia pada Senin (11/05/2026). Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan pendekatan kewilayahan dinilai lebih relevan dalam menjawab tantangan pelayanan pertanahan di lapangan.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy.
Kementerian ATR/BPN dan KPK Jadikan Sulawesi Utara Percontohan Transformasi Layanan Pertanahan
Saat ini, struktur organisasi Kantah masih menggunakan pendekatan tematik berdasarkan fungsi dan layanan teknis. Struktur tersebut terdiri dari Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Dalam tahap awal perumusan transformasi organisasi tersebut, Wamen Ossy meminta seluruh jajaran melakukan kajian mendalam agar perubahan yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat secara cepat dan responsif.
Menurutnya, persoalan pertanahan di lapangan sering kali muncul dalam konteks wilayah tertentu yang berkembang cepat akibat investasi maupun pembangunan.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelasnya.
Warga Minta Layanan PELATARAN BPN Ditambah karena Dinilai Sangat Membantu
Wamen Ossy juga memaparkan sejumlah manfaat dari penerapan OTK berbasis kewilayahan. Di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, memperbaiki rentang kendali organisasi, hingga mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh, tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tuturnya.
Sekjen ATR/BPN Beri Penghargaan Satker Pengelola Arsip Terbaik
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga ke tingkat daerah. Ia menilai koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur menjadi kunci penting dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.
“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yg terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Dalu Agung. (cen)
Tinggalkan Balasan
