Menteri Nusron Sebut Good Governance Dimulai dari Disiplin dan Tata Kelola yang Jelas
Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya disiplin, pembagian tugas yang jelas, dan tata kelola organisasi yang baik dalam membangun good governance. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam Kursus Banser Pimpinan (SUSBANPIM) Angkatan VIII di Kabupaten Semarang, Kamis (14/05/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pusdik Binmas Lemdiklat Polri) itu, Menteri Nusron membawakan materi terkait strategi penguatan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia (SDM).
“Kalau kita bicara good governance dan tata kelola, teorinya banyak, tapi intinya ada tiga. Pertama disiplin, kedua pembagian tugas yang jelas, dan ketiga lakukan apa yang ditulis serta tulis apa yang bisa dilakukan,” ujar Menteri Nusron.
ATR/BPN dan KPK Dorong Sembilan Program Pertanahan untuk Pemda se-Sulut
Di hadapan 105 kader Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) dari berbagai wilayah, ia menjelaskan organisasi membutuhkan aturan main yang jelas agar seluruh fungsi dapat berjalan sesuai perannya masing-masing.
Menurutnya, organisasi harus memiliki sistem, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme pengawasan dan pelaporan yang tertata dengan baik.
“Tata kelola itu sebetulnya aturan main, good governance, corporate governance. Jangan mimpi organisasi maju kalau tidak punya tata kelola yang baik,” tegasnya.
ATR/BPN dan Pemprov Aceh Teken MoU Penguatan Tata Kelola Pertanahan
Selain tata kelola, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia dalam organisasi. Ia menilai pendelegasian kewenangan menjadi faktor penting agar organisasi tidak bergantung pada satu figur pemimpin.
“Prinsipnya, tidak boleh kekuasaan berpusat di satu orang, dibagi masing-masing agar semuanya memegang peranan. Misal pimpinan pusat memberikan guidance atau petunjuk. Di bawahnya ada kewenangan masing-masing cabang,” jelas Menteri Nusron.
Kementerian ATR/BPN Rumuskan Transformasi Organisasi Berbasis Kewilayahan
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kesepahaman bersama dalam organisasi. Menurutnya, kesamaan visi dan prioritas menjadi kunci agar organisasi tetap solid dan terhindar dari konflik kepentingan.
“Ketika masuk dalam satu komunitas organisasi, maka yang paling penting adalah apa yang didahulukan dalam kepentingan organisasi. Tentunya kepentingan pertama adalah kepentingan negara dan agama, kemudian kepentingan organisasi, baru kepentingan individu. Kata kuncinya adalah kita mencari kemanfaatan untuk kebesaran organisasi,” pungkas Menteri Nusron.
Kegiatan SUSBANPIM Angkatan VIII tersebut berlangsung pada 12 hingga 17 Mei 2026 dan diikuti kader BANSER dari berbagai daerah di Indonesia. (ima)
Tinggalkan Balasan
