Menteri ATR/BPN: Kebijakan Publik Harus Dibangun dari Aspirasi dan Kritik Masyarakat
YOGYAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya keterbukaan pejabat publik terhadap kritik dan masukan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Menurutnya, kualitas kebijakan publik akan semakin baik jika pemerintah bersedia mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Nusron saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang digelar oleh Total Politik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (15/6).
Di hadapan peserta yang didominasi mahasiswa, Nusron menilai kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik yang harus diterima oleh setiap penyelenggara negara. Ia menyebut pejabat publik tidak boleh alergi terhadap kritik karena tugas mereka adalah melayani kepentingan masyarakat.
“Kalau pejabat tidak mau dicaci maki atau menerima kritik, maka sesungguhnya tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya lebih baik, maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujarnya.
Wamen Ossy Minta ATR/BPN Jadi Garda Terdepan Dukung Pembangunan dan Investasi di Kalimantan Timur
Dalam dialog yang digelar bertepatan dengan peringatan Bulan Pancasila itu, Nusron mengajak mahasiswa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, keterbukaan terhadap kritik merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah perlu terus dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila serta kebutuhan masyarakat. Karena itu, proses koreksi dan penyempurnaan kebijakan harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Kita perlu melihat bersama apakah kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan Pancasila atau belum. Jika belum, maka harus dikoreksi bersama,” katanya.
Menteri Nusron Usulkan Pagu Anggaran ATR/BPN 2027 Sebesar Rp10,6 Triliun
Selain membahas kebijakan publik, Nusron juga mengaitkan momentum kegiatan tersebut dengan Malam Tahun Baru Islam. Ia mengajak peserta menjadikan pergantian tahun sebagai sarana refleksi dan evaluasi diri agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu.
Menurutnya, prinsip perbaikan berkelanjutan tidak hanya berlaku dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap kebijakan harus terus disempurnakan agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Dialog berlangsung sekitar 30 menit sebelum dihentikan karena situasi forum dinilai tidak kondusif. (soe)
Tinggalkan Balasan
