Menteri Nusron Usulkan Pagu Anggaran ATR/BPN 2027 Sebesar Rp10,6 Triliun
JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,61 triliun. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6).
Dalam pemaparannya, Nusron menjelaskan bahwa pagu indikatif tahun 2027 akan difokuskan untuk mendukung program manajemen, pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.
“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif ATR/BPN tahun 2027 difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen,” ujar Nusron.
Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2027. Menurut Nusron, anggaran yang diusulkan akan digunakan untuk memperkuat pelayanan pertanahan, mendukung pelaksanaan program strategis nasional, serta meningkatkan kualitas tata ruang di berbagai daerah.
Selain pagu indikatif, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun guna memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional. Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk kebutuhan belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan program pembangunan tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan. Jika disetujui tentu akan semakin memperkuat pelaksanaan program prioritas yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN,” kata Nusron.
Wamen ATR/BPN Ambil Sumpah 1.322 PNS Baru, Tekankan Integritas dan Tanggung Jawab ASN
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga melaporkan realisasi anggaran kementeriannya hingga awal Juni 2026. Per 6 Juni 2026, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun.
Menurut Nusron, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 35,40 persen.
“Penyerapan anggaran per 6 Juni 2026 mencapai 36,23 persen atau sebesar Rp3,18 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.
ATR/BPN dan Kejaksaan Agung Perkuat Sinergi Pemulihan Aset Pertanahan
Raker tersebut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN. Sementara seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti jalannya rapat secara daring.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN. Ia juga menyatakan Komisi II DPR RI menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 serta mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan kementerian.
“Komisi II DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya lebih lanjut dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat berikutnya,” kata Dede Yusuf. (cen)
Tinggalkan Balasan
