Kementerian ATR/BPN Dukung Penguatan Tata Kelola Kebandarudaraan melalui Sektor Pertanahan dan Tata Ruang
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui penataan sektor pertanahan dan tata ruang. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Kamis (25/6).
“Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ungkap Wamen Ossy di Gedung Kemenko IPK, Jakarta.
Menurut Ossy, penguatan tata kelola kebandarudaraan juga perlu didukung integrasi data spasial lintas sektor melalui konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang. Integrasi tersebut dinilai akan mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan.
“Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi,” jelas Wamen Ossy.
Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Terbitkan Surat Edaran Integrasi LP2B ke RTRW dan RDTR
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tersebut, Ossy juga menekankan pentingnya penataan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Menurutnya, pengendalian harus dilakukan sejak tahap perencanaan, proses perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan.
“Ke depan, pengendalian perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penyempurnaan regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pengelolaan bandara yang lebih baik.
Wamen ATR/BPN Usulkan Integrasi Kawasan Hutan dan Tata Ruang dalam Revisi UU Kehutanan
“Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif guna akan menghadirkan berbagai manfaat, terutama bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Menko AHY.
Dalam rapat tersebut, Wamen Ossy didampingi sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin. (soe)
Tinggalkan Balasan
