Menteri Nusron Wahid Paparkan Capaian Kinerja ATR/BPN Triwulan I 2026, Realisasi Anggaran Capai 20,10 Persen
JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran kementeriannya hingga Triwulan I Tahun 2026 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/03/2026).
Dalam paparannya di Gedung Nusantara, Jakarta, Nusron menyampaikan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Ia optimistis angka tersebut akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan.
“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis,” ujarnya.
Kementerian ATR/BPN Libatkan KAPTI-AGRARIA Perkuat Substansi RUU Administrasi Pertanahan
Selain itu, Nusron juga memaparkan progres sejumlah Program Strategis Nasional (PSN), di antaranya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Meski sebagian program masih dalam tahap persiapan, ia memastikan seluruh kegiatan akan segera diakselerasi.
“Kegiatan yang belum terealisasi saat ini bukan mengalami hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menegaskan, percepatan capaian target kinerja membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk dari DPR RI. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh program berjalan optimal sepanjang tahun anggaran 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan pentingnya optimalisasi kinerja pada triwulan berikutnya. Ia meminta agar seluruh program dan penggunaan anggaran berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Kami meminta seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan belanja sesuai ketentuan,” tegasnya.
Rapat kerja ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (cen)
Tinggalkan Balasan
