Pantura Jawa Terpadu Digenjot, Wamen Ossy Tegaskan Tiga Dukungan ATR/BPN
Jakarta – Pemerintah mempercepat pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mendukung proyek tersebut melalui tiga aspek utama: tata ruang, perizinan KKPR, dan pengadaan tanah.
“Ada tiga dukungan utama dari kami, pertama sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk. Ini penting agar proyek tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy dalam Kick Off Meeting di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (04/05/2026).
Menteri ATR/Kepala BPN Lantik 85 Pejabat, Perkuat Reformasi SDM dan Rotasi Jabatan
Ia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah direvisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Penyesuaian serupa juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk.
Selain itu, ATR/BPN siap mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama jika proyek ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, proses tersebut tetap memperhatikan pembagian kewenangan lintas sektor, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar keduanya.
Kolaborasi Tiga Lembaga, Optimalkan Kerja Sama di Sembilan Program Prioritas Kementerian ATR/BPN
Dalam aspek pengadaan tanah, pemerintah juga menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur tersebut. Meski demikian, Ossy menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Kami mendorong penguatan working group lintas sektor agar integrasi dan overlay peta bisa dilakukan secara optimal,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan bahwa proyek ini membutuhkan pendekatan kolaboratif.
Kanal Pengaduan Digital Kementerian ATR/BPN, Jembatan Aspirasi Menuju Layanan Publik Lebih Baik
“Pendekatan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Kick off meeting ini dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana. (sit)
Tinggalkan Balasan
