Sekjen ATR/BPN Laporkan Capaian Tujuh Layanan Prioritas kepada Komisi II DPR RI
Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, memaparkan perkembangan pelaksanaan tujuh layanan prioritas Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (1/7/2026). Paparan tersebut menjadi bagian dari upaya penyederhanaan regulasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan pertanahan serta tata ruang kepada masyarakat.
“Pada tahun 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78% terhadap jumlah layanan,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.
Kementerian ATR/BPN Targetkan 87 Persen Lahan Baku Sawah Masuk LP2B pada 2029
Tujuh layanan prioritas tersebut meliputi pengecekan sertipikat dengan standar operasional prosedur (SOP) satu hari kerja, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) satu hari kerja, hak tanggungan elektronik (HT-El) tujuh hari kerja, roya lima hari kerja, peralihan hak lima hari kerja, pendaftaran surat keputusan (SK) sepuluh hari kerja, serta perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor dengan SOP lima hari kerja.
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Dalu Agung Darmawan menjelaskan transformasi layanan berbasis elektronik telah memberikan hasil nyata, terutama pada layanan hak tanggungan elektronik, informasi pertanahan, dan peralihan elektronik. Menurutnya, digitalisasi berhasil memangkas tahapan birokrasi, mengurangi aktor yang terlibat, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.
Kementerian ATR/BPN Bekali Masyarakat Hukum Adat Buton Selatan Tahapan Sertipikasi Tanah Ulayat
Pada layanan informasi pertanahan, hingga saat ini tercatat permohonan pengecekan elektronik mencapai 17.821.694 layanan, SKPT elektronik sebanyak 936.067 layanan, serta Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik sebanyak 1.516.709 layanan. Sementara itu, layanan peralihan elektronik mewajibkan pelaporan akta paling lambat tujuh hari setelah akta dibuat sehingga dapat mencegah terjadinya transaksi berulang yang beritikad tidak baik.
Sekjen ATR/BPN juga menyoroti perkembangan positif implementasi HT-El yang dinilai berkontribusi terhadap ekosistem pembiayaan nasional.
“Pada HT-El, sampai dengan Juni 2026 telah terbit 5.727.063 HT-El dengan total nilai Rp5.792 triliun dan didukung oleh 4.540 mitra kreditur,” ungkapnya.
Nilai layanan HT-El juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada 2025, nilainya mencapai Rp1.008,81 triliun, sedangkan hingga Juni 2026 telah terealisasi sebesar Rp409,78 triliun.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi HT bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik,” tutur Dalu Agung Darmawan.
Sekjen ATR/BPN: Layanan Pertanahan Capai 8,4 Juta Berkas per Tahun
RDP yang diikuti jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN itu dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra. Usai mendengarkan paparan, Bahtra berharap tujuh layanan prioritas Kementerian ATR/BPN menjadi tonggak transformasi menuju sistem pelayanan yang cepat, murah, transparan, terintegrasi, dan akuntabel.
“Hal ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah serta mencegah sengketa, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Bahtra. (cen)
Tinggalkan Balasan
