Sekjen ATR/BPN Minta Penyusunan RKA-KL 2027 Fokus pada Transformasi Layanan Pertanahan dan Penataan Ruang
Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menginstruksikan seluruh jajaran untuk memprioritaskan transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027.
Arahan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 secara daring, Senin (20/7/2026). Menurutnya, program dan anggaran yang disusun harus berorientasi pada hasil, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita fokuskan yang selama ini jadi isu utama, yaitu transformasi layanan, yang dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Transformasi tersebut, lanjutnya, diwujudkan melalui layanan yang terintegrasi dari awal hingga akhir dengan memberikan kepastian waktu, biaya, persyaratan, serta status penyelesaian layanan. Upaya itu juga mencakup penuntasan tunggakan, penguatan kepercayaan masyarakat melalui layanan yang transparan dan berintegritas, peningkatan kepatuhan aparatur terhadap regulasi dan standar pelayanan, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penguatan sistem keamanan dan pemanfaatan data spasial untuk mendukung pengambilan kebijakan.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan manajemen perubahan, tata kelola organisasi, manajemen risiko, hingga transformasi struktur Kantor Pertanahan dan mekanisme kerja juga menjadi bagian penting untuk mewujudkan organisasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kementerian ATR/BPN Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI, Pertahankan Capaian 14 Kali Berturut-turut
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen ATR/BPN juga menekankan agar penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 mengacu pada target yang terukur, mulai dari output, volume, lokasi, jadwal pelaksanaan, hingga penanggung jawab program. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan program diharapkan lebih efektif dan mampu menghasilkan manfaat yang optimal.
“Tidak hanya cukup melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Sekjen ATR/BPN.
Dalu Agung Darmawan juga meminta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia untuk memperkuat pengendalian program dan anggaran. Sebagai pimpinan unit kerja, mereka diminta melakukan pemantauan kinerja secara berkala, menyelesaikan hambatan dengan cepat, serta memastikan seluruh jajaran bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
Menutup arahannya, Dalu Agung Darmawan berharap forum Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tajam, realistis, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (cen)
Tinggalkan Balasan
